NUNUKAN, infoSTI – Ketua Komisi 3 DPRD Nunukan, Rian Antony mengusulkan adanya mediator imparsial sebagai penengah dalam kasus dugaan kriminalisasi tiga warga Adat Dayak Kenyah, Desa Sekalayan, Pedalaman Seimanggaris, Nunukan, Kalimantan Utara.
Ini menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI), Kamis (12/11/2026).
‘’Ketika masalah dibicarakan dengan sama sama ego, tidak akan kita temukan solusi. Kita semua sepakat kasus ini dibawa ke RJ (Restoratife Justice) kalau ada jalan kesana. Tapi untuk menuju kesana, kita butuh mediator imparsial,’’ ujarnya.
Menurut Rian, masing masing pihak, memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat utuh sebuah persoalan. Pihak perusahaan, tentu memandang dari sisi legalitas menganut hukum positif.
Sementara warga adat, masih melihat melalui sudut pandang, asumsi dan persepsi dari tradisi yang selama ini dijaga dan dilestarikan, yaitu hukum adat.
Ia menegaskan, tidak ada yang salah dalam hal ini, perbedaan asumsi, persepsi dan landasan argumentasi, tentu butuh sebuah strategi penyelesaian konflk yang khusus.
Sampai kapanpun, masalah ini tidak akan menghasilkan win win solution jika masing masing keukeuh dengan prinsip yang dianutnya.
‘’Saya memohon kita turunkan ego, tak semua yang kita mau kita peroleh. Mari coba memanage konflik yang secara nilai lebih ke mediasi. mungkin selama ini agak kurang pas model pendekatan perusahaan. Mungkin dengan adanya mediator yang ideal yang imparsial, yang mengenali kultur budaya pihak berkonflik, kasus ini lebih cepat menuju titik terang,’’ katanya lagi.
Sebagai manusia, kita harus obyektif dalam memandang persoalan. Untuk mengarah ke resolusi konflik, perlu mediasi dimana kedua belah pihak bersepakat, dengan ditengahi oleh mediator.
Kendati masalah ini telah sampai di meja DPRD, hasil yang diperoleh sebatas rekomendasi, karena anggota DPRD bukan penentu kebijakan atau hakim.
‘’Mungkin butuh waktu untuk menuju kesepakatan, yang penting masalah selesai, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan,’’ kata Rian.
Kedua belah pihak tentu memiliki referensi hukum berbeda jika berbicara masalah konflik agrarian. Perusahaan dengan legalnya, tentu tetap mengacu pada hukum dan undang undang Negara.
Sementara warga adat bakal bicara history, kultur social budaya, dan warisan turun temurun.
‘’Meski Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat, keberadaan adat lebih dulu dibanding Negara Indonesia, perlindungan bagi warga adat masih menjadi PR besar bagi Negara ini,’’ imbuhnya.
Rian lagi lagi meminta kedua pihak berkonflik sama sama mundur selangkah, menanggalkan ego dan mengalah demi kebaikan bersama.
Tidak ada yang bisa membantah, masyarakat adat butuh kehadiran perusahaan sebagai perwujudan investasi di daerah, pun sebaliknya, perusahaan memiliki kewajiban mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah produksi.
‘’Jadi kalau bisa, mohon Tarik laporannya di Polda Kaltara. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita berharap tak terjadi fragmentasi, dimana perusahaan selalu dituding penyebab degradasi lingkungan hidup, di sisi lain, Pemkab butuh investasi, dan masyarakat sebagai penerima program tak bisa diabaikan,’’ kata Rian.
Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono mengaku miris dengan adanya tiga warga adat yang dilaporkan ke Polda Kaltara dan ditetapkan sebagai tersangka.
Ia memandang masalah ini sebagai ironi, terlebih, kasus kasus sengketa masyarakat melawan perusahaan di Nunukan, selalu ditangani Polda Kaltara.
‘’Ini yang selama ini menjadi pertanyaan besar kita. Mengapa selalu Polda yang kemudian kita di Nunukan yang berjuang menyelesaikan konflik. Something wrong,’’ kata dia.
‘’Saya justru heran dengan Polda, apakah tak percaya dengan Polsek, dengan Polres,’’ imbuhnya.
Keluhan masyarakat di lapangan juga harus menjadi perhatian khusus. Banyak warga menceritakan perlakuan oknum aparat yang arogan.
Mereka digunakan tameng perusahaan untuk melakukan intimidasi dan penyitaan kendaraan masyarakat tanpa prosedur resmi.
‘’Dan menurut warga adat, semua kendaraan yang disita tidak jelas keberadaannya. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai benar aparat justru membekingi perusahaan,’’ lanjutnya.
Kronologis kasus
Diberitakan, Perusahaan Kelapa Sawit, PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI,) melaporkan tiga warga adat Dayak Kenyah, yaitu, Kuleh Besan, Lawai dan Oktoris Ngang, atas dugaan pencurian buah kelapa sawit dan penyerobotan lahan ke Polda Kaltara.
Total keseluruhan area yang dikaitkan dengan klaim atau penguasaan oleh ketiganya, mencapai 265,13 Ha, menurut data PT BSI.
Tindakan yang diklaim sebagai kriminalisasi warga adat ini membuat eskalasi memanas. Kedua pihak sama sama keukeuh mengeklaim lahan tersebut milik mereka.
Kasus inipun membesar dan mendapat respon dari Lembaga Adat Dayak di Nunukan. Mereka mendatangi Gedung DPRD Nunukan pada Kamis (12/11/2026) untuk menggelar Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan, Kornalius Tadem, meminta anggota DPRD Nunukan memfasilitasi penyelesaian kasus yang terlanjur menjadi perkara pidana di Polda Kaltara ini.
‘’Kami menghormati hukum Negara dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, penyelesaian terhadap persoalan yang melibatkan warga adat, hendaknya tetap membuka ruang dialog dan musyawarah, dengan memperhatikan nilai nilai adat, perdamaian, keadilan, serta kehormatan para pihak,’’ ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono, bersama Ketua Komisi 3, Rian Antoni.
Kornalius menegaskan, DAD meminta PT BSI membuka ruang penyelesaian bersama diluar proses hukum, serta mencabut laporan dugaan pencurian dan penyerobotan lahan.
Permintaan ini juga sudah dilayangkan secara resmi melalui surat Nomor 001/DAD-KAB.NNK/X/2026 tanggal 2 Oktober 2026 perihal permohonan penyelesaian secara adat dan pencabutan laporan terhadap warga adat dayak, kepada PT BSI.
‘’Kami berharap, kasus yang berlarut dan mengorbankan warga Dayak, segera ada titik terang. Tidak terus berlarut, dan status tersangka tiga warga adat, segera dipulihkan,’’ kata Kornalius.
Sementara itu, Manager Umum PT BSI, Wilfrid menegaskan, perusahaan selalu menghormati masyarakat adat, menjunjung tinggi nilai nilai adat, serta hak dan kepentingan adat yang sah sesuai hukum.
PT BSI, tidak bermaksud meniadakan peranan lembaga adat ataupun menutup ruang dialog untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.
‘’Kami tegaskan, perkara yang saat ini dilaporkan merupakan persoalan yang melibatkan pihak dan objek tertentu. Tidak serta merta diposisikan sebagai konflik antara PT BSI dengan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan. Pokok permasalahannya harus dinilai berdasarkan tindakan masing masing pihak, dokumen yang relevan serta fakta yang dapat dibuktikan,’’ jawabnya.
Wilfrid sekaligus menanggapi permintaan DAD untuk mencabut laporan bagi, Kuleh, Lawai dan Oktoris.
Ia mengatakan, perusahaan menghormati permintaan DAD Kabupaten Nunukan untuk membuka ruang penyelesaian secara damai.
‘’Namun perusahaan belum dapat menyetujui permintaan pencabutan laporan hanya berdasar permintaan kelembagaan,’’ kata dia.
Statemen ini, didasari pada perkara yang sedang berjalan di Polda Kaltara. Menimbang hal tersebut, PT BSI mengusulkan agar DAD berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk mediasi ataupun dialog.
‘’Ini dimaksudkan untuk menjaga agar dialog berjalan tertib, tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status perkara, serta tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Wilfrid.
