NUNUKAN, infoSTI – Masyarakat Hukum Adat Dayak di Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi Gedung DPRD untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait dugaan kriminalisasi tiga warga adat Dayak Kenyah, yaitu, Kuleh Besan, Lawai dan Oktoris Ngang, oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI), Kamis (12/11/2026).
Dua dari tiga orang tersangka yang semuanya merupakan warga Dayak Kenyah di Desa Sekalayan, Seimanggaris, bahkan ikut dihadirkan dalam hering tersebut. Masing masing, Kuleh dan Lawai.
Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan, Kornalius Tadem, meminta anggota DPRD Nunukan memfasilitasi penyelesaian kasus yang terlanjur menjadi perkara pidana di Polda Kaltara ini.
‘’Kami menghormati hukum Negara dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, penyelesaian terhadap persoalan yang melibatkan warga adat, hendaknya tetap membuka ruang dialog dan musyawarah, dengan memperhatikan nilai nilai adat, perdamaian, keadilan, serta kehormatan para pihak,’’ ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono, bersama Ketua Komisi 3, Rian Antoni.
Kornalius menegaskan, DAD meminta PT BSI membuka ruang penyelesaian bersama diluar proses hukum, serta mencabut laporan dugaan pencurian dan penyerobotan lahan.
Permintaan ini juga sudah dilayangkan secara resmi melalui surat Nomor 001/DAD-KAB.NNK/X/2026 tanggal 2 Oktober 2026 perihal permohonan penyelesaian secara adat dan pencabutan laporan terhadap warga adat dayak, kepada PT BSI.
‘’Kami berharap, kasus yang berlarut dan mengorbankan warga Dayak, segera ada titik terang. Tidak terus berlarut, dan status tersangka tiga warga adat, segera dipulihkan,’’ kata Kornalius.
Masyarakat adat tantang ‘Bedolop’.
Penasehat hukum para tersangka, Agustinus Amos menguraikan, para tersangka saat ini mendapat penangguhan penahanan oleh Polda Kaltara, dan terus berupaya berjuang meminta kejelasan atas proses hukum yang seharusnya tak perlu terjadi.
Bagi MHA Dayak, kata Agustinus Amos yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Wilayah Kaltara ini, tuduhan mencuri merupakan sebuah aib yang menistakan kehormatan Suku Dayak.
‘’Kalau dulu sebelum kami beragama dan percaya hukum positif, kami menyelesaikan secara adat. Ada darah tertumpah demi kehormatan, tapi sekarang seiring perubahan zaman, kami mengikuti hukum Negara,’’ kata dia.
‘’Kalau masalah benar atau tidak, klien kami ini diajak sumpah Bedolob yang menjadi ritual adat pengadilan Tuhan juga mau. Karena mereka yakin, buah yang mereka panen adalah tanaman mereka, bukan kebun perusahaan,’’ imbuhnya.
Untuk diketahui, Bedolob menjadi jalan terakhir ketika musyawarah adat tidak lagi menemukan titik temu. Masyarakat Dayak Agabag meyakini Tuhan dan roh leluhur akan menentukan pihak mana yang benar dan salah.
Kedua pihak yang bersengketa diminta menyelam di sungai sambil memegang tiang kayu yang ditancapkan di dasar sungai. Pihak yang lebih dulu muncul ke permukaan atau tidak kuat bertahan di dalam air dianggap sebagai pihak yang bersalah.
Bagi pihak yang kalah, harus membayar denda adat berupa guci dan kerbau sesuai perjanjian yang dilakukan sebelum ritual dilakukan.
Permintaan pencabutan laporan dan penyelesaian diluar pidana/Restorative justice, juga menimbang belum adanya batas jelas antara lahan HGU perusahaan dengan kebun masyarakat.
PT BSI pernah menjanjikan program kemitraan dengan skema bagi hasil 70 : 30 kepada masyarakat adat di Seimanggaris pada 28 Agustus 2013.
Namun demikian, kesepakatan bersama masyarakat ini tak pernah terealisasi, diduga ada oknum perusahaan yang bermain, hingga akhirnya perusahaan membatalkan janji kemitraan pada periode 2017 – 2021.
‘’Kemitraan tidak jalan, yang terjadi, perusahaan memanfaatkan aparat untuk mengintimidasi warga. Mereka memanen kebun kebun warga dengan pengawalan pasukan bersenjata,’’ tutur Agustinus.
Selama ini, PT BSI juga kerap berlaku arogan terhadap warga yang memanen buah sawit. Beberapa kasus, aparat menyita kendaraan warga. Keberadaan barang sitaan, bahkan tak pernah jelas hingga saat ini.
Selain pembatalan program kemitraan, PT BSI beralih merebut lahan warga dengan dalih pembayaran kompensasi. Mereka membayar Rp 5 juta per hektar, yang akhirnya menghilangkan mata pencaharian masyarakat adat di Desa Persiapan Sekalayan, Kecamatan Seimanggaris.
‘’Warga seperti Lawai yang tak mau menerima kompensasi, menurut hemat saya, dicarilah kesalahannya, dikriminalisasi, dituduh melakukan pencurian dan penyerobotan lahan, itu yang terjadi,’’ urainya.
Lokasi kebun kelapa sawit milik tiga tersangka, juga dibuktikan dengan adanya peta Desa Persiapan Sekalayan, yang menunjukkan daerah yang dipanen para tersangka selama bertahun tahun, berada dalam tanah desa, bukan dalam HGU PT BSI.
‘’Saya meminta PT BSI mengedepankan musyawarah mufakat tanpa syarat. Polda Kaltara juga kami minta membuktikan slogan Kapolri, polisi bersama masyarakat. Masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan tak perlu menggunakan pidana,’’ tegasnya.
Arogansi perusahaan yang memanfaatkan aparat bersenjata juga diamini Ketua Lembaga Adat Kenyah, Desa Sekaduyan Taka, Widi Incau.
Ia menuturkan, masyarakat resah dengan keberadaan aparat bersenjata yang mengawal pihak perusahaan memanen sawit. Di sisi lain, warga kerap dituduh mencuri buah sawit, sementara sampai hari ini, belum ada batas detail atau patok yang menjadi penanda batas lahan HGU PT BSI.
‘’Di tanah yang disengketakan, dibangun puskesmas, ada sekolah, balai adat. Terdapat juga air terjun Bangen Tawai, dan Pos Gabma Seimanggaris. Bagaimana mungkin itu masuk HGU,’’ kata dia.
Ia meminta perusahaan menyudahi provokasi yang dilakukan. Dan sudah seyogyanya PT BSI mencabut laporan di Polda Kaltara, juga mengembalikan kendaraan para tersangka.
‘’Kami semua meminta penarikan aparat bersenjata lengkap. Mereka datang tak pernah melapor ke pihak pemerintah desa, padahal kalau melapor, Lembaga Adat siap bekerja sama demi ketenteraman bersama,’’ kata Incau.
Jawaban PT BSI
Manager Sosial Security dan Perizinan, PT BSI, Wicky menguraikan, objek yang dikaitkan dengan Kuleh dan Lawai, mencapai 226,51 Ha, yang terdiri atas 111,12 Ha areal yang telah ditanami kelapa sawit milik perusahaan dan 115,39 ha berupa semak/belukar lahan kosong.
Sedangkan objek yang dikaitkan dengan Oktoris, mencapai 38,62 Ha yang berdasarkan identifikasi, merupakan lahan kelapa sawit PT BSI.
‘’Luas areal yang berisi tanaman perusahaan dan menjadi fokus pemulihan dalam perkara yang dilaporkan mencapai 149,74 Ha. Total keseluruhan area yang dikaitkan dengan klaim atau penguasaan ketiga pihak tersebut, mencapai 265,13 Ha,’’ kata Wicky.
Menyoal batalnya kemitraan, Wicky tak membantah ada kesepakatan bersama pada 28 Agustus 2013. Di sisi lain, ia menegaskan, skema kemitraan, bukan pengalihan hak atas tanah, dan lokasi kemitraan, tetap menjadi bagian HGU PT BSI.
Permasalahan batas, pengukuran lokasi, mekanisme pengelolaan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak menjadi kendala dan hambatan di lapangan, sehingga pola kemitraan tak pernah terealisasi.
Sampai kemudian kesepakatan batal di periode 2017 – 2021. Tahun 2021, perusahaan berupaya melakukan komunikasi dan mencari solusi, namun belum ada penyelesaian tuntas.
Masalah berkembang menjadi klaim lahan, dan semakin meluas.
‘’Sebelum pelaporan, perusahaan berkali kali berusaha melakukan penyelesaian namun tak pernah mendapat respon positif. Itu yang mendasari pelaporan ke Polda Kaltara,’’ jelas Wicky.
Sementara itu, Manager Umum PT BSI, Wilfrid menegaskan, perusahaan selalu menghormati masyarakat adat, menjunjung tinggi nilai nilai adat, serta hak dan kepentingan adat yang sah sesuai hukum.
PT BSI, tidak bermaksud meniadakan peranan lembaga adat ataupun menutup ruang dialog untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.
‘’Kami tegaskan, perkara yang saat ini dilaporkan merupakan persoalan yang melibatkan pihak dan objek tertentu. Tidak serta merta diposisikan sebagai konflik antara PT BSI dengan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan. Pokok permasalahannya harus dinilai berdasarkan tindakan masing masing pihak, dokumen yang relevan serta fakta yang dapat dibuktikan,’’ jawabnya.
Wilfrid sekaligus menanggapi permintaan DAD untuk mencabut laporan bagi, Kuleh, Lawai dan Oktoris.
Ia mengatakan, perusahaan menghormati permintaan DAD Kabupaten Nunukan untuk membuka ruang penyelesaian secara damai.
‘’Namun perusahaan belum dapat menyetujui permintaan pencabutan laporan hanya berdasar permintaan kelembagaan,’’ kata dia.
Statemen ini, didasari pada perkara yang sedang berjalan di Polda Kaltara. Menimbang hal tersebut, PT BSI mengusulkan agar DAD berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk mediasi ataupun dialog.
‘’Ini dimaksudkan untuk menjaga agar dialog berjalan tertib, tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status perkara, serta tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Wilfrid.
