JAKARTA, infoSTI – Seluruh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia, mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Hotel Pullman, Jakarta, yang berlangsung 19 hingga 21 Oktober 2026.
Agenda Bimteknas yang bertajuk ‘Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif’, ini, diikuti sekitar 1500 anggota DPRD Fraksi PKS dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Bimteknas bagi para Legislator PKS ini bertujuan untuk penguatan kapasitas anggota legislatif dalam kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam hingga strategi memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk Kalimantan Utara, terdapat 15 Legislator PKS yang hadir, terdiri atas 4 anggota DPRD Provinsi Kaltara, 5 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 3 anggota DPRD Kota Tarakan, 2 anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan 1 anggota DPRD Kabupaten Malinau.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, mengatakan, kehadiran penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara merupakan bagian dari keseriusan partai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pejabat publiknya.
‘’Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar meningkatkan kapasitas, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nasir, Selasa (20/10/2026).
Menurut Nasir, salah satu tugas MPW di tingkat wilayah adalah memberikan perhatian terhadap pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik PKS agar amanah yang diberikan kepada mereka dapat dijalankan secara optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menegaskan, tantangan anggota DPRD saat ini semakin kompleks. Wakil rakyat tidak cukup hanya memahami mekanisme rapat maupun pembahasan anggaran, tetapi juga dituntut memahami persoalan masyarakat secara utuh serta mampu menghadirkan solusi melalui kewenangan yang dimiliki.
Masyarakat tidak hanya menunggu para perwakilan mereka hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka.
‘’Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya lagi.
Nasir juga menekankan filosofi tema kepemimpinan yang melayani. Menurutnya, jabatan politik tidak semestinya membuat seorang wakil rakyat berjarak dengan masyarakat.
Baginya, menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Didalamnya ada amanah dan tanggung jawab.
‘’Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat,” katanya.
Nasir yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut berharap, materi Bimteknas tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang pertemuan, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata ketika para legislator kembali ke daerah masing-masing.
Khususnya di Kaltara, yang merupakan wilayah perbatasan negara, dengan seabrek persoalan dan tantangan.
Mulai persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan hingga pemerataan pembangunan, semuanya membutuhkan anggota legislatif yang mampu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Kalimantan Utara Asep Mahmudin, menyambut positif keikutsertaan penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara dalam kegiatan tersebut.
Menurut Asep, peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap pejabat publik yang mendapat amanah dapat menjalankan fungsi representasi masyarakat secara profesional.
Ia menegaskan, keberadaan anggota DPRD di berbagai tingkatan pemerintahan juga harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dalam memperjuangkan persoalan masyarakat Kaltara, khususnya hal-hal yang membutuhkan koordinasi lintas kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kami ingin anggota DPRD PKS tidak berjalan sendiri-sendiri. Persoalan yang bisa diselesaikan di kabupaten/kota diperjuangkan di sana, yang menjadi kewenangan provinsi dikawal di tingkat provinsi, dan jika menyangkut kebijakan pemerintah pusat, tentu harus dibangun komunikasi dan sinergi ke tingkat nasional,” kata dia.
Bagi jajaran PKS Kaltara, Bimteknas tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas anggota legislatif sekaligus mengingatkan bahwa semakin tinggi kapasitas seorang wakil rakyat, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selama tiga hari, peserta Bimteknas mengikuti sejumlah materi, antara lain Kepemimpinan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah untuk Pelayanan Publik, Inovasi, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Good Governance, Membaca Peta Politik dan Strategi Pelayanan Publik, serta sistem monitoring dan evaluasi pejabat publik.
Peserta juga mengikuti panel inspiratif anggota DPRD dan DPR RI mengenai sinergi pusat dan daerah, sebelum kegiatan ditutup dengan pleno, diskusi dan penyusunan rekomendasi pada Rabu (21 Oktober 2026).
