NUNUKAN, infoSTI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Yawong Salaju, turun lapangan, meninjau proyek pembangunan fasilitas tempat tinggal rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sembakung Atulai.
Yawong mengatakan, keberadaan rumah dinas ASN di pedalaman dan pelosok seperti Sembakung, sangat penting karena berkaitan dengan kesiapan pegawai pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di pedalaman.
‘’Rumah dinas maupun mes ASN merupakan kebutuhan mendesak. Dengan adanya fasilitas tempat tinggal di pedalaman, pelayanan aparatur sipil akan lebih mudah dan cepat,’’ ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Yawong mengatakan, saat ini, rumah rumah tinggal ASN yang bertugas di Sembakung Atulai, berada cukup jauh dari jangkauan, dan menjadi kendala dalam akselerasi pelayanan dan optimalisasi kinerja mereka.
Iapun menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Di Kecamatan Sembakung, lanjut Yawong, masih terdapat rumah dinas, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang kondisinya sudah tidak layak digunakan.
Selain itu, jalan desa dan jembatan jerambah di sejumlah wilayah juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena mengalami kerusakan dan kerap tergenang banjir.
Kondisi tersebut antara lain terdapat di Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian.
‘’Masyarakat membutuhkan akses infrastruktur yang aman dan layak untuk menunjang mobilitas serta aktivitas sosial dan ekonomi,’’ katanya lagi.
Di sisi lain, masih terdapat permukiman yang berada cukup jauh dari pusat kecamatan, termasuk permukiman di sepanjang wilayah sungai, yang belum tersentuh pembangunan secara memadai.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, aspirasi masyarakat dari wilayah-wilayah tersebut perlu terus diakomodasi dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
‘’Pemerataan bukan berarti memberikan porsi yang sama kepada setiap wilayah, melainkan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesulitan, dan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, keadilan pembangunan dapat diwujudkan dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ kata Yawong.
