NUNUKAN, infoSTI – Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andi Muliyono mengusulkan pembentukan Batalyon TNI AD di perbatasan negara, di dataran tinggi Krayan.
Ia berpendapat, kondisi Krayan dengan akses jalan terisolir dan berimbas pada naiknya bahan pangan, terhentinya ekonomi, menjadi masalah menahun yang butuh kehadiran negara.
‘’Salah satu cara yang praktis dan perlu dikaji lebih dalam dan komprehensif, adalah dengan membangun Batalyon TNI AD disana,’’ ujarnya, Rabu (23/9/2026).
Dengan adanya Batalyon TNI AD di tapakl batas negara, mereka akan menjadi garda terdepan penangkalan ancaman militer maupun pelanggaran batas wilayah dari negara lain.
Prajurit TNI akan menumpas kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, senjata, dan perdagangan manusia yang selama ini menjadi salah satu masalah di perbatasan negara.
Mereka juga akan membantu warga setempat dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan darurat atau bencana alam. Dan yang terpenting untuk kondisi Krayan, TNI AD bakal menjalankan program untuk membuka akses infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
‘’Penugasan prajurit TNI itu ada di batas batas negara, bukan di daerah kota. Kehadiran mereka menjadi perwakilan negara dalam mengatasi keterisoliran wilayah dan menjaga kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat,’’ tegasnya.
Sejauh ini, setiap HUT TNI, alutsista perang dipamerkan sebagai seremony megah, para perwira tinggi TNI di wilayah pelosok negeri selalu membacakan amanah Panglima dan instruksi Presiden.
Tapi apa pengaruhnya untuk wilayah Krayan, untuk daerah terisolir di batas negeri. Pembangunan hanya sebagian kecil dan belum mencerminkan slogan membangun dari pinggiran yang selama ini digaungkan dari Ibu Kota.
‘’Fakta di lapangan, sampai hari ini, kondisi geografis, demografis social ekonomi, transportasi masyarakat Krayan masih sangat sulit. Butuh percepatan memuluskan jalan darat ke Malinau, yang lagi lagi butuh kehadiran negara,’’ katanya lagi.
Kendati demikian, pembangunan Batalyon di beranda negeri tetap butuh sebuah kajian komprehensif dan terstruktur.
Jangan sampai membuat APBN mubazir tanpa hasil, seperti pembangunan PLBN di Sebatik, Krayan dan Lumbis yang sampai hari ini juga belum berfungsi maksimal.
”Jalan Lingkar Krayan perlu dibuat mulus. Negara punya banyak alutsista militer tapi jauh di Ibu Kota. Dengan jalan mulus di perbatasn negeri, itu bisa dijadikan bandara untuk pendaratan darurat ketika terjadi situasi khusus,’’ imbuhnya.
”Jadi ketika pemerintah daerah dibingungkan dengan kewenangan saat membangun jalan, kehadiran Batalyon TNI akan menghapus keraguan, dan pembangunan perbatasan akan langsung terlaksana. Harapannya seperti itu,’’ tutupnya.
Untuk diketahui, kondisi jalanan utama di dataran tinggi Krayan selalu menjadi masalah menahun yang tak kunjung selesai. Setiap musim penghujan, jalanan Krayan menjelma lumpur dalam yang menenggelamkan separuh badan mobil gardan ganda.
Banyak supir tidur di hutan untuk berusaha mengeluarkan mobilnya dari jebakan lumpur. Imbasnya, harga Sembako dan kebutuhan pokok naik drastic, BBM melambung dan ongkos pengiriman barang dan orang harus merogoh kocek sangat dalam.
Penyelesaian masalah juga menjadi kendala, apalagi jalan di Krayan terbagi menjadi tiga kewenangan. Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara dan link nasional.
