NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama menemui Perwakilan Pertamina EP Kota Tarakan, membahas rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk nelayan di Pulau Sebatik.
‘’Masalah kelangkaan dan sulitnya nelayan dan petani Pulau Sebatik memperoleh BBM, kita coba uraikan. Kita koordinasi dengan salah satu pejabat Pertamina EP Tarakan, Ibu Nabila, untuk pembangunan SPBU di Liang Bunyu,’’ ujar Andre melalui sambungan telfon, Selasa (22/9/2026).
Andre menjelaskan, kesulitan Pulau Sebatik akan BBM, membutuhkan penambahan kuota lebih banyak yang tak bisa disediakan APMS.
Untuk itu, keberadaan SPBU di Pulau Sebatik, menjadi salah satu prioritas untuk memperluas akses energi, meningkatkan kuota dan kelancaran pasokan BBM, serta mendukung program pemerataan harga di wilayah terpencil atau perbatasan.
Kendati demikian, lanjut Andre, SPBU memerlukan proses dengan mempertimbangkan evaluasi kelayakan ekonomi, pemenuhan kuota, serta perizinan, termasuk izin prinsip dari pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, ia juga diminta menyiapkan jasa kapal tanker untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi.
‘’Dan Insyaalloh, PT Pertamina akan melakukan peninjauan lapangan awal bulan Oktober 2026. Kita berharap proses bisa dilakukan secepatnya, izin dipermudah, dan masalah kelangkaan BBM Sebatik teratasi,’’ kata Andre.
Koordinasi yang dilakukan dengan Pertamina EP Tarakan ini merupakan respon dari warga Pulau Sebatik yang mengeluhkan sulitnya mendapat BBM lokal.
Padahal, BBM merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, terutama nelayan, petani rumput laut, petani kelapa sawit, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi darat maupun laut.
Banyak warga Sebatik mengaku kesulitan mendapat BBM di APMS karena selalu cepat habis dan kuotanya minim.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat dan meningkatkan biaya produksi maupun biaya distribusi barang.
Persoalan ini juga menjadi sorotan tajam sejumlah Fraksi DPRD Nunukan yang memandang, kelangkaan BBM bukan hanya persoalan ketersediaan energi, tetapi juga persoalan ekonomi dan keberlangsungan mata pencaharian.
Ketika nelayan sulit memperoleh BBM, kegiatan melaut berkurang dan pendapatannya menurun. Ketika petani rumput laut kesulitan memperoleh BBM, biaya pengangkutan, pemasangan, pemeliharaan, dan panen meningkat.
Demikian pula bagi petani kelapa sawit, kelangkaan solar akan menghambat pengangkutan hasil produksi dan meningkatkan biaya operasional.
Para Anggota DPRD Nunukan mendorong Pemerintah Daerah menyusun langkah khusus penguatan ekonomi wilayah perbatasan agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga BBM, biaya logistik, dan fluktuasi harga komoditas.
