Menu

Mode Gelap
Bupati Nunukan Irwan Sabri, Apresiasi Penempatan PIMPASA di Empat Desa Rawan TPPO dan TPPM Dua Minggu Lebih Ditampung Dinas Sosial Nunukan, Orang Terlantar yang Mengaku ‘Sultan’ Akhirnya Meninggal Dunia Kolaborasi Pemda Nunukan dan BTNKM, Perkuat Sinergi Kelestarian Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Hasil Reses DPRD Selalu Menjadi Prioritas Dalam Akselerasi Pembangunan Fisik dan SDM Sekda Nunukan Beri Penjelasan Rinci Turunnya Pendapatan Daerah Kepada Fraksi Gerindera Mekanisme Mutasi Pejabat Diprotes Fraksi Demokrat, Begini Penjelasan Pemkab Nunukan

Advertorial

Fraksi Demokrat Meminta Kekurangan Nakes Tak Jadi Persoalan Abadi di Perbatasan RI – Malaysia

badge-check


					Jubir Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb membcakan pandangan fraksi menanggapi Raperda APBDP Nunukan 2026. Kamis (17/9/2026). Perbesar

Jubir Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb membcakan pandangan fraksi menanggapi Raperda APBDP Nunukan 2026. Kamis (17/9/2026).

NUNUKAN, infoSTI – Kekurangan tenaga kesehatan di Perbatasan RI – Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, wajib menjadi agenda utama untuk mengatasi kesenjangan dan hak warga negara untuk hidup sehat.

Ini dikatakan Jubir Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb, saat membacakan pandangan fraksinya terhadap Raperda APBDP Nunukan 2026, Kamis (17/9/2026).

‘’Persoalan utama pelayanan kesehatan kita adalah kekurangan tenaga medis. Kami memahami bahwa ini merupakan persoalan klasik yang telah berlangsung selama lebih dari dua decade. Setiap kali masalah ini disampaikan, jawabannya hampir selalu sama. Sulit mendapatkan dokter umum, sulit mencari dokter spesialis, dan anggaran tidak tersedia,’’ ujar Gat.

Ia menegaskan, perlu menjadi catatan, bahwa  pemerintah  hadir  untuk  mencari  solusi atas setiap persoalan. Pemerintah harus kreatif dan berani membuat terobosan.

Misalnya, menjalin kerja sama dengan rumah sakit besar yang memiliki banyak dokter, mendatangkan dokter spesialis secara berkala ke nunukan dan wilayah pedalaman,  serta  mengembangkan  pelayanan  dokter  keliling dan telemedisin (teknologi medis).

‘’Kesulitan tidak boleh terus- menerus dijadikan alasan. Jika cara lama tidak berhasil, pemerintah harus mencari cara baru,’’ kata dia.

Ia melanjutkan, ketimpangan     tenaga     medis     dan     fasilitas     kesehatan antarkawasan   di   Kabupaten   Nunukan,   masih   sangat   nyata.

Persoalan itu harus  dicari  akar  masalahnya  dan  diselesaikan.  Pemerintah dapat memberikan insentif khusus, TPP yang lebih besar, tempat tinggal yang layak, jaminan keamanan, fasilitas kerja yang memadai, serta kepastian pengembangan karier bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah pedalaman juga tidak terlalu banyak sehingga kebutuhan anggarannya seharusnya masih dapat dihitung dan diprioritaskan.

‘’Jangan biarkan kekurangan tenaga medis dan ketimpangan pelayanan menjadi persoalan abadi. Seolah-olah kita tidak memiliki jalan keluar,’’ pesan Gat.

‘’Selama ada kemauan, keberanian, dan kreativitas, selalu ada solusi. Kesehatan masyarakat tidak boleh ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan dan tinggal. Mereka lahir dan tinggal di kampung-kampung atau di hutan oleh kehendak Tuhan, bukan karena mereka memilih,’’ tutup Gat Khaleb.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial