NUNUKAN, infoSTI – Masyarakat perbatasan RI – Malaysia di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, masih terus berjuang, berteriak dan berharap mendapat giliran pembangunan di wilayahnya.
Sejak dahulu, jalanan Krayan menjadi permasalahan yang tak kunjung ada solusi.
Setiap musim hujan, wilayah Krayan terisolasi. Jalanan menjelma lumpur dalam yang sulit dilewati, sehingga berimbas pada kenaikan harga Sembako, kelangkaan bahan pokok, naiknya BBM dan biaya transportasi.
Berbagai aksi dan teriakan yang meminta Pemerintah melihat kondisi Krayan dengan serius, masih belum ada respon. Kendati demikian, semangat mereka tak pernah padam.
Suara masyarakat Krayan terus bergema melalui aksi 24 masyarakat yang nekat melakukan perjalanan darat menembus jalanan lumpur dan kembali menyuarakan masalah Krayan di DPRD Provinsi Kaltara.
‘’Kami tak ingin mati di negeri sendiri. Setidaknya kita berusaha terus bersuara. Satu saja yang kami minta, yaitu perbaikan jalan Krayan. Masalah sandang, pangan dan papan, biar jadi urusan kami sendiri,’’ ujar koordinator aksi, Yasan Paran, dihubungi Senin (20/7/2026).
Yasan Paran menegaskan, slogan pemerintah ‘membangun dari pinggiran’ belum dirasakan masyarakat di ujung negeri, khususnya wilayah Krayan.
Saat ini, pemandangan sejumlah mobil gardan ganda yang tertanam lumpur, supir dan keneknya yang terpaksa bermalam di hutan. Para pemuda mengakali agar mobil mobil bisa melaju di jalanan utama Krayan, menjadi pemandangan rutin setiap musim hujan.
Rute yang biasa ditempuh hitungan jam, harus ditempuh berhari hari, dengan kebutuhan BBM lebih banyak dan biaya lebih besar.
Aksi masyarakat berjumpa DPRD Provinsi Kaltara juga demikian. Dengan bermandikan lumpur, 24 masyarakat mengendarai motor trail, sebagian bahkan menumpang mobil perusahaan, dan berjibaku dengan lumpur dalam, menuju Long Semamu, Kabupaten Malinau.
Mereka beristirahat di rumah penduduk, lalu melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Selor demi menyuarakan aspirasi tersebut. Perjalanan mereka, menghabiskan waktu dua hari penuh.
‘’Saat ini, BBM Rp 30.000 per liter, semen Rp 490.000 per zak, gula pasir Rp 29.000 per Kg. Gambaran ini bukan baru terjadi. Tapi menjadi masalah menahun. Kelangkaan barang terus terjadi,’’ tutur Yasan.
‘’Saat ini jalanan Krayan terputus total. Hasil tani tak bisa diangkut, masyarakat kami terus dipaksa hidup dalam kesulitan. Padahal kami masih bagian NKRI,’’ sesalnya.
Gambaran jalan berlumpur sepanjang 80 km yang menghubungkan Kecamatan Krayan Barat menuju Krayan Tengah dan Krayan Selatan, yang merupakan Jalan Lingkar Provinsi inilah yang diminta agar segera diperhatikan.
‘’Kami sudah banyak sekali buat aksi, kami terus berteriak, kalau memang tidak ada kucuran anggaran ke kami, lepaskan saja kami dari NKRI agar kami tak terus berharap,’’ tegas Yasan.
warga Krayan membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan yang menuntut akses layak untuk masyarakat perbatasan RI – Malaysia ke DPRD Kaltara. Dok.Candra.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan, pihaknya sudah mempertanyakan nihilnya anggaran perbaikan jalan di Krayan pada APBD 2026.
Menurutnya, Krayan yang merupakan wilayah perbatasan RI, merupakan daerah prioritas pembangunan, sehingga alokasi anggaran pembangunan ke wilayah ini bersifat wajib.
‘’Kami komisi 3 bermitra dengan Dinas PUPR Kaltara. Saya sudah sampaikan masalah penganggaran untuk Krayan harus ada, dan wajib sifatnya,’’ ujarnya saat dihubungi.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mempertanyakan komitmen slogan Pemprov Kaltara ‘Membangun Kota Menata Desa’ yang sebelumnya menjadi tagline era Gubernur Zainal Paliwang di periode sebelumnya.
Terlebih, tujuan dibentuknya Kaltara memang mengatasi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan, sehingga wilayah pelosok perbatasan, wajib menjadi prioritas utama pembangunan.
Jufri melanjutkan, untuk jalan yang menjadi link provinsi, DPRD Kaltara sudah melakukan koordinasi dan memastikan ada realisasi anggaran di APBD Perubahan 2026.
DPRD Kaltara juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Kementerian di Jakarta, meminta ada redesain untuk proyek pengaspalan jalan di Krayan yang menjadi domain nasional.
‘’Jadi untuk domain provinsi kita sudah sepakat ada plot anggaran untuk Krayan di APBDP 2026. Untuk jalan link nasional, kita minta pusat merubah pengaspalan menjadi pengerasan atau agregat. Tujuannya biar lebih panjang hasilnya ketimbang pengaspalan,’’ jelasnya. (Dzulviqor).
