Menu ✖

Mode Gelap
KONI Nunukan Turunkan Atlet Berusia 5 Tahun Untuk Pertandingan Sepatu Roda di Ajang Porprov 2026 BKPSDM Nunukan Siapkan Usulan 112 Formasi CPNS, Nakes dan Guru Jadi Prioritas Sebanyak 11 Personel Polres Nunukan Dikirim Mengikuti Porprov Kaltara 2026 KONI Nunukan Sediakan 16 Speed Boat dan 33 Unit Mobil Untuk Pemberangkatan Perdana Kontingen Porprov Kaltara 2026 APBD 2027 Diproyeksi Rp 1,3 Triliun, Irwan Sabri : Perubahan Alokasi TKD Berpotensi Kesenjangan Pendanaan Hingga Rp 200 Miliar Pemkab Nunukan Alokasikan Rp 912 Juta Untuk SOA Krayan, Pastikan Kebutuhan Jelang Nataru Terpenuhi

Advertorial

Siap Siap, Pejabat Eselon 2 Segera Dimutasi Sebagai Bentuk Penyegaran Organisasi Pemkab Nunukan

badge-check


					Kepala BKPSDM Nunukan, H.Sura'i. Perbesar

Kepala BKPSDM Nunukan, H.Sura'i.

NUNUKAN, infoSTI – Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, segera dimutasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Sura’i mengatakan, hasil asesstmen atau job fit bagi pejabat eselon 2 Pemkab Nunukan sudah ada di tangan Bupati Nunukan, Irwan Sabri.

‘’Sebagaimana diketahui, para pejabat eselon 2 sudah mengikuti Job fit di Unhas Makassar. Dua minggu lalu, nama nama itu sudah di tangan Bupati,’’ ujarnya, ditemui, Selasa (4/11/2025).

Dari 29 pejabat eselon 2 Nunukan, lanjutnya, hanya 25 pejabat yang ikut job fit.

Sebanyak 4 Kepala OPD, belum memenuhi sarat dua tahun menjabat di OPD yang ia pimpin.

Menurut aturan kepegawaian BKN, pejabat eselon 2, minimal harus menduduki jabatan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Jika belum ada pengganti yang cocok untuk menjadi pengganti, dan ia tetap menjabat di OPD yang ia pimpin selama 2 tahun, maka pejabat yang bersangkutan, akan mengikuti evaluasi kinerja sebagai uji kelayakan, untuk memastikan masih layak atau tidaknya dia berada di jabatan dan posisi yang sama.

‘’Dan apakah 4 pejabat yang tidak asesmen masuk dalam daftar mutasi atau tidak, itu semua kembali ke Bupati. Beliau yang memiliki hak prerogatif dan sebagai Pembina kepegawaian,’’ kata Sura’i lagi.

Sura’i mengingatkan, selain untuk mengisi jabatan kosong, kebijakan mutasi pegawai bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman ASN dalam meningkatkan kinerja dan semangat kerja.

Mutasi pegawai adalah sebuah langkah untuk menyelaraskan penempatan pegawai dengan kebutuhan organisasi.

‘’Dan bagi para kepala OPD, sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja di tempat yang baru. Kepala OPD adalah orang yang memanage dan mengatur jalannya instansi yang dipimpinnya demi mendukung lancarnya roda pemerintahan,’’ jelasnya.

Saat ini, ada 4 OPD yang pimpinannya masih berstatus Plt, masing masing,

  1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
  2. Dinas Pemadam Kebakaran,
  3. Kantor Inspektorat dan
  4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Kendati demikian, Sura’i mengaku belum tahu pasti kapan mutasi untuk pejabat eselon 2 akan dilakukan.

‘’Sekali lagi itu ranahnya Bupati. Saya juga tidak berani berkomentar jauh karena saya bagian dari itu. Saya juga harus professional dan nerimo dimana saja ditempatkan. Karena seorang ASN, wajib melaksanakan apapun tugas yang diberikan,’’ kata dia.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial