NUNUKAN, infoSTI – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melalui Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menyiapkan usulan 112 formasi CPNS.
Ini merespon adanya pembukaan usulan formasi CPNS mulai 6 November 2026, sebagaimana dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri PANRB Rini Widyantini.
‘’BKPSDM Nunukan belum mengirim permintaan kuota secara resmi untuk formasi CPNS 2026. Tapi kita sudah lama siapkan, jumlahnya sekitar 112 formasi,’’ ujar Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin Tokkong, dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Kahar mengatakan, formasi yang diusulkan, tetap berfokus pada tenaga kesehatan (Nakes) dan Guru.
Ia menegaskan, sampai hari ini, Kabupaten Nunukan, masih menghadapi kekurangan Nakes dan tenaga pendidik (guru) yang cukup signifikan di berbagai fasilitas dan wilayah, khususnya di pedalaman dan pelosok perbatasan RI – Malaysia.
Dari data yang pernah dipaparkan Dinas Kesehatan, RSUD dan berbagai puskesmas di Nunukan masih kekurangan ratusan perawat.
RSUD Nunukan sendiri membutuhkan tambahan sekitar 8 hingga 10 perawat, terutama setelah puluhan nakes dan staf administrasi pindah tugas.
Kekurangan ini, berdampak pada pelayanan rawat inap serta ruang intensif (ICU) yang belum sesuai dengan standar ideal.
Sementara berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, wilayah perbatasan ini mengalami kekurangan guru ASN sebanyak 484 orang, sementara terdapat 193 guru non-ASN, sehingga total kekurangan guru secara keseluruhan mencapai 291 orang.
Kekurangan paling parah terjadi di wilayah pedalaman dan perbatasan. Terdapat masalah distribusi, dimana banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penempatan akibat praktik ‘penitipan guru’ atau kesepakatan informal.
Pemerintah daerah belum dapat merekrut tenaga honorer baru untuk menutup kekurangan ini, karena terbentur aturan larangan rekrutmen tenaga non-ASN, ditambah adanya guru yang rutin memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
‘’Tapi perlu kita fahami, ini baru rencana usulan. Karena untuk realisasinya, kita masih menunggu Juknis dari pusat juga,’’ tegasnya.
Selain itu, BKPSDM Nunukan juga harus melakukan prosentase dan pamaparan mendetail, apakah usulan ini akan memiliki dampak signifikan bagi kondisi fiskal daerah, mengingat terjadi efisiensi dan pemangkasan anggaran di seluruh Provinsi di Nusantara.
‘’Ada potensi yang bukan menjadi domain kami di BKPSDM. Termasuk masalah kecukupan fiskal, dan porsi belanja APBD. Yang jelas, rencana usulan kami 112 formasi, selebihnya kita bahas ulang dan menunggu juknis,’’ kata Kahar.
