NUNUKAN, infoSTI – Debat perdana Paslon Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, yang digelar Senin (4/11/2024) di salah satu stasiun TV swasta nasional, berlangsung cukup sengit.
Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati, menjawab dengan hati hati, dan sesekali melemparkan pertanyaan terkait kebijakan dan strategi dalam mengentaskan permasalahan komplek di Nunukan.
Tak hanya membahas bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, debat juga menyorot potensi nepotisme dalam penempatan pejabat struktural di pemerintahan.
Tema tersebut, diangkat Paslon BAHAGIA. Calon Bupati dari BAHAGIA, Basripun melemparkan tanya kepada IRAMA.
“Birokrasi baik dan sehat, harus memperhatikan penempatan pejabat struktural secara baik dan profesional. Bagaimana saudara menjamin penempatan pejabat sesuai aturan sesuai kompetensi pejabat dimaksud,” tanya Basri.
Irwan Sabri menegaskan, dirinya tidak memiliki keluarga dari kalangan ASN di Nunukan.
Dengan demikian, bukan perkara sulit untuk menerapkan penempatan pejabat sesuai kemampuan, kompetensi maupun keahliannya.
“Saya akan mendudukkan ASN di posisinya, sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada tebang pilih,” jawab Irwan Sabri.
Wakil Irwan Sabri, Hermanus, menambahkan, berkaitan penempatan seorang birokrasi yang bersih, jujur, Paslon IRAMA akan melihat kompetensi dan berdasar ketentuan perundangan yang mengatur tentang kepegawain.
“Penempatan jabatan ASN, dilakukan berdasar rekrutmen yang mengatur posisi strategis, agar memperhatikan azas netralitas, tidak ada pesanan, keluarga, dalam birokrasi ke depannya,” tegas Hermanus.
Komitmen tersebut, disambut dengan dukungan Paslon BAHAGIA. Basri lantas berharap, komitmen IRAMA bisa diterapkan dan dipraktekkan nantinya.
“Mudah mudahan anda bisa menerapkannya karena itu sulit. kami Cuma ingin agar paslon nomor 3 benar benar berfikir nantinya dan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada ASN dalam menempati posisi sesuai kompetensi,” kata Basri.
Menurut Basri, menempatkan jabatan sesuai kompetensi, menjafi harapan bersama.
Bagaimanapun, pejabat yang menempati jabatan sesuai keahlian dan bidangnya, akan sangat mampu menjaga integritas terhadap jabatannya.
“Karena kalau saya misalnya, (mengangkat) Sekda dan masih ada hubungan keluarga segala macam, itu nantinya akan bermasalah dalam mengambil keputusan,” kata Basri.
“Apalagi terpilih karena nepotisme. Kami tidak akan menjadikan keluarga, menduduki jabatan struktural, demi menghindari konflik kepentingan,” tutup Basri.
