Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Catatan Fraksi Demokrat Merespon Usulan Raperda RP3KP dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

badge-check


					Jubir Fraksi Demokrat, Nadia menyerahkan naskah pandangan fraksinya ke Wakil Ketua DPRD Nunukan, Andi Mariyati. Dok.Taufik. Perbesar

Jubir Fraksi Demokrat, Nadia menyerahkan naskah pandangan fraksinya ke Wakil Ketua DPRD Nunukan, Andi Mariyati. Dok.Taufik.

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Nunukan, menyambut baik langkah Pemkab yang tanggap, dan memprakarsai pengusulan dua Raperda yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa terdapat urgensi yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan DPRD dalam menyoal dua Raperda dimaksud.

Terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2026-2046, Fraksi Partai Demokrat menyambut baik karena bisa menjadi pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka panjang.

Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah:

  1. pemerintah daerah harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah rumah tidak layak huni dan kebutuhan perumahan di seluruh kecamatan.
  2. pembangunan perumahan harus merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
  3. program bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tepat sasaran dan transparan.
  4. perlu kejelasan anggaran serta target pembangunan setiap tahunnya.
  5. pembangunan perumahan harus memperhatikan tata ruang, kawasan lindung, dan kondisi geografis kabupaten nunukan.

Dan untuk Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi Partai Demokrat memberi catatan yang harus diperhatikan.

  1. pemerintah daerah harus memiliki data dan peta lokasi kawasan kumuh yang jelas.
  2. penanganan kawasan kumuh harus memprioritaskan penyediaan air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
  3. penanganan permukiman harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, khususnya permukiman di atas air dan kawasan pesisir.
  4. apabila dilakukan relokasi, pemerintah harus menjamin tempat tinggal yang layak serta memperhatikan mata pencaharian masyarakat.
  5. perlu kejelasan anggaran, target penanganan, dan pengawasan agar kawasan yang sudah ditangani tidak kembali menjadi kumuh. hadirin, sidang dewan yang terhormat pada prinsipnya, kami mendukung pembentukan kedua ranperda tersebut. namun, kami berharap regulasi ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‘’Pemerintah daerah perlu memastikan adanya data yang akurat, anggaran yang memadai, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,’’ ujar Jubir Demokrat, Nadia.

‘’Kami juga berharap pelaksanaan kedua perda nantinya dapat diawasi dan dievaluasi secara berkala sehingga pembangunan perumahan dan penanganan kawasan kumuh di kabupaten nunukan dapat berjalan secara terarah, adil, dan berkelanjutan,’’ tutup Nadia.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial