Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Ketersediaan Air Bersih Minim, Warga Sebatik Suarakan Usulan Pembangunan Sumur Bor

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Rismanto menggelar reses di RT 05, Desa Balansiku, Sebatik, Nunukan, Kaltara. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Rismanto menggelar reses di RT 05, Desa Balansiku, Sebatik, Nunukan, Kaltara. Dok.DPRD Kaltara.

NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Rismanto, menerima banyak masukan dan permohonan terkait pembangunan sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, saat menggelar Reses di RT 05, Desa Balansiku, Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih dan infrastruktur yang memadai, harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi warga.

‘’Tanpa air yang bersih dan layak konsumsi, aktivitas sehari-hari mulai dari kebutuhan minum, memasak, hingga menjaga kebersihan diri tidak dapat berjalan dengan baik. Lebih dari sekadar komoditas ekonomi atau kebutuhan fisik semata, ketersediaan air bersih adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Negara,’’ ujarnya.

Sebagai salah satu hak dasar warga Negara, pemenuhan kebutuhan air bersih juga memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanat ini kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menekankan bahwa negara wajib menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Meskipun secara hukum telah dijamin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas air bersih masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur membuat masyarakat di wilayah pedesaan, kepulauan, maupun daerah perbatasan, sering kali kesulitan mendapatkan akses air perpipaan yang layak dibandingkan warga di perkotaan.

‘’Menjamin ketersediaan air bersih bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah kepada rakyatnya, melainkan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan,’’ tegasnya.

Menurut Risman, Pemerintah perlu terus memperluas jaringan infrastruktur air bersih yang merata sebagai implementasi undang undang yang menekankan kewajiban dasar bagi warga yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting untuk bijak dalam menggunakan air dan menjaga kelestarian sumber-sumber air di sekitar lingkungan tempat tinggal.

‘’Dengan sinergi yang kuat, hak dasar setiap warga negara atas air bersih dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan,’’ kata Rismanto.

Selain kebutuhan paling mendasar bagi warga, masyarakat juga mengutarakan perbaikan akses jalan menuju lokasi usaha penggergajian kayu (somel), yang dinilai membutuhkan penanganan secepatnya, agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar.

Harapan adanya bantuan untuk pembangunan maupun perbaikan masjid lingkungan, juga mengemuka dalam kegiatan ini.

‘’Aspirasi seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, hingga kebutuhan rumah ibadah tentu menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah,” kata Rismanto.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial