Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Reses di Kota Tarakan, Jufri Menerima Keluhan Jalan Rusak, Usulan Pembangunan Drainase dan Sistem Penyaringan Air

badge-check


					Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri saat menggelar Reses di Kota Tarakan. DPRD Kaltara. Perbesar

Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri saat menggelar Reses di Kota Tarakan. DPRD Kaltara.

TARAKAN, infoSTI – Persoalan infrastruktur lingkungan, mulai dari jalan lingkungan yang belum disemenisasi, hingga kondisi jalan rusak, menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman.

Ketua Komisi III DPRD Kaltara ini, juga menerima usulan pembangunan drainase, serta penanganan sistem penyaringan air di kawasan dengan kondisi tanah miring.

Jufri mengatakan, berbagai usulan tersebut menjadi catatan penting bagi dirinya untuk diperjuangkan. Namun, tidak semua aspirasi bisa langsung ditindaklanjuti melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara.

Dia menjelaskan, setiap usulan pembangunan, harus terlebih dahulu disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” ujar Jufri.

Dia mencontohkan, kewenangan jalan provinsi di Kota Tarakan,  berada pada sejumlah ruas, di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.

Sementara itu, sejumlah usulan masyarakat justru berkaitan dengan jalan lingkungan, termasuk akses jalan di tingkat RT dan jalan tanah yang belum mendapatkan penanganan.

‘’Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami anggota legislatif. Sebab, aspirasi masyarakat tetap harus diperjuangkan meskipun pelaksanaan pembangunannya berada di luar kewenangan pemerintah provinsi,’’ ujarnya lagi.

Di sisi lain, Jufri turut menyoroti perkembangan perbaikan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.

Dia mengatakan, penanganan ruas jalan tersebut mulai berjalan setelah dilakukan koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.

Jufri meminta pekerjaan perbaikan tidak berlangsung terlalu lama mengingat ruas jalan yang ditangani memiliki panjang sekitar 200 meter.

Dia juga berharap, perbaikan tersebut bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jalan dengan aman dan nyaman, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” kata dia.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial