NUNUKAN, infoSTI — Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Malaysia, Dino Nurwahyudin, berkunjung ke Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, membahas sejumlah isu krusial di wilayah perbatasan, Rabu (7/10/2026).
Diantara isu yang dibahas, adalah nasib pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta konektivitas dan perekonomian antar wilayah.
Menyoal pendidikan anak anak PMI yang akan melanjutkan studynya di Nunukan, Konsulat RI – Malaysia di Tawau, baru dapat menampung sekitar 500 hingga 600 siswa, sementara masih ada sekitar 900 anak PMI yang membutuhkan fasilitasi pendidikan.
‘’Kita berharap ada skema kerja sama dan penguatan kapasitas sekolah-sekolah menengah di Nunukan.Anak-anak PMI yang melanjutkan sekolah di tanah air tidak hanya sekedar melanjutkan sekolah, tetapi juga turut menghidupkan perekonomian lokal Nunukan dari sektor tempat tinggal dan kebutuhan harian,” ujar Dino.
Di Kabupaten Nunukan, sejumlah anak PMI ada yang bersekolah di SMKN 1 Nunukan, SMK Mutiara Bangsa, Sebatik, hingga Pondok Pesantren Hidayatullah.
Untuk diketahui, selama ini Konsulat RI di Tawau, Malaysia memfasilitasi anak PMI di Sabah dan Sarawak untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA atau yang sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) di berbagai sekolah di Indonesia.
Anak-anak yang diberikan pelayanan pendidikan itu adalah mereka yang lahir di Malaysia karena ikut orang tua bekerja di ladang-ladang sawit. Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka selesaikan di SIKK atau di berbagai Community Learning Center (CLC) yang tersebar di Sabah dan Sarawak.
SIKK dan CLC merupakan produk dari hasil kerjasama dan kesepakatan yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan.
Mengingat jumlah anak PMI di Sabah dan Sarawak begitu banyak, terutama di ladang-ladang sawit, dan sebagian besar tidak berizin tinggal (visa), mereka akhirnya tak bisa bersekolah di sekolah-sekolah formal di Malaysia.
Karena itulah Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri, secara bertahap membentuk SIKK dan CLC di Malaysia.
SIKK diizinkan beroperasi oleh Kerajaan Malaysia pada 1 Desember 2008. CLC diizinkan beroperasi di Sabah mulai 25 November 2011 dan di Sarawak mulai 20 Januari 2016.
Secara administratif, SIKK menjadi induk dari semua pengurusan pelayanan pendidikan di CLC di Sabah dan Sarawak. Sistem pembelajaran dan kurikulumnya sama seperti yang diberlakukan di Indonesia.
Selain isu pendidikan, Dino juga menyoroti potensi ekonomi perbatasan dan tingginya kebutuhan tenaga kerja asing di Sabah, Malaysia, yang sebagian besar disuplai oleh Pekerja Migran Indonesia.
Ia membahas pentingnya mendorong regulasi khusus perbatasan atau skema kawasan ekonomi yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta legalitas perdagangan.
Hal tersebut diharapkan mampu menekan potensi penyelundupan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi Kabupaten Nunukan sebagai gerbang batas negara.
Terlebih, sampai saat ini, potensi masuknya pekerja Migran Ilegal dari Nunukan ke Malaysia masih cukup tinggi, terlihat dari banyaknya deportasi yang hampir dilakukan setiap bulan, bahkan dalam hitungan minggu.
Lebih jauh, Dino menyinggung isu pelayanan perhubungan laut yang juga menjadi perhatian.
‘’Kita mendengar aspirasi para pengusaha feri rute Nunukan–Tawau terkait penyesuaian tarif tiket, biaya timbangan barang penumpang, dan pelayanan di Pelabuhan Tawau,’’ imbuhnya.
Sorotan ini, menjadi respon adanya dugaan pungli kapal Nunukan – Tawau, yang dikeluhkan para pengusaha kapal di DPRD Nunukan Bulan Mei 2026 lalu.
Para pengusaha merasa biaya yang dibebankan pihak pelabuhan Tawau memberatkan dan tidak masuk akal, sehingga butuh adanya diplomasi dan negosiasi jalur politik.
Menjawab sejumlah penyampaian Konsulat Tawau, Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus bersinergi dengan perwakilan RI di Malaysia dan pemerintah pusat.
‘’Langkah ini penting guna memastikan pelayanan publik, perlindungan PMI, serta pengembangan kawasan perbatasan dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi,’’ kata Iwan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk saling mengawal dan menindaklanjuti berbagai poin strategis yang telah didiskusikan demi kemajuan wilayah perbatasan NKRI.
