NUNUKAN, infoSTI – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, yang ada di pedalaman Nunukan, di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).
Kedatangan Menhan, menjadi angin segar bagi Bupati Nunukan, Irwan Sabri, yang akhir akhir ini dipusingkan dengan banyaknya persoalan tapal batas, termasuk suara tuntutan pembayaran ganti rugi untuk lahan lahan eks OBP yang masuk Malaysia.
Irwan Sabri mengatakan, ada enam usulan strategis terkait pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian persoalan kawasan perbatasan yang ia sampaikan kepada Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin.
‘’Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks OBP B2700–B3100 yang berada di kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu, menjadi salah satu materi yang saya sampaikan kepada Bapak Menhan,’’ ujarnya melalui pesan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Irwan menegaskan, akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah eks OBP tersebut dinilai penting untuk mendukung pengamanan wilayah, sekaligus menunjang aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Menurutnya, butuh sebuah regulasi dan Juknis yang jelas untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad.
Selain itu, masalah penyelesaian ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, menjadi masalah urgen.
Sejak Malaysia mulai membangun jalan perbatasan di kawasan tersebut, warga Desa Seberang mengaku khawatir dan cemas. Potensi pengusiran, menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan.
‘’Di Sebatik Utara ada lahan seluas 4,7 hektare menjadi milik Malaysia sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia. Kita juga minta kejelasan regulasi pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat, yang merupakan bekas wilayah Malaysia,’’ imbuh Irwan Sabri.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
Materi lain yang ia paparkan, adalah terkait percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, dan pembukaan jalur keluar-masuk resmi (exit-entry point) Sebatik – Tawau, Malaysia.
‘’Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memperkuat tata kelola perlintasan antar negara,’’ katanya lagi.
Pada sektor konektivitas, Irwan Sabri meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, menuju Long Midang, Kecamatan Krayan.
Infrastruktur ini diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka akses pasar bagi komoditas unggulan daerah, seperti beras Adan dan garam gunung.
Tanpa akses darat yang layak, Krayan masihlah daerah terisolir dan hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat terbang perintis dari Kota Kabupaten Nunukan.
‘’Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan juga menjadi bagian dari usulan tersebut,’’ imbuhnya.
Lebih jauh, persoalan pekerja migran Indonesia (PMI), juga menjadi perhatian.
Ia mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (overstay), serta pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dan materi terakhir yang ia sampaikan, adalah terkait penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencapai sekitar 277.859 hektare.
Irwan Sabri menekankan pentingnya memperhatikan aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
‘’Saya berharap dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi pengungkit percepatan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan negara,’’ tutupnya.
