NUNUKAN, infoSTI – Pemerintah Malaysia telah memulai proyek pembangunan jalan di perbatasan RI – Malaysia, di Desa Seberang, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
Alat alat berat masuk, bahkan aparat keamanan Malaysia selalu hilir mudik, melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah mereka.
Akibatnya, sekitar 60 KK di wilayah tersebut, mulai was was, cemas dan berharap penuh dengan janji pembayaran ganti rugi lahan mereka yang masuk wilayah Malaysia.
‘’Di Desa Seberang, Sebatik Utara, ada 60 KK yang sudah terkonfirmasi memiliki sertifikat tanah dan lahan mereka yang saat ini menjadi milik Malaysia,’’ ujar Camat Sebatik Utara, Andi Calo, dihubungi Kamis (1/10/2026).
Calo mengatakan, masyarakat Desa Seberang, dijanjikan pembayaran ganti rugi lahan akan cair pada Februari 2026.
Sayangnya, janji realisasi tersebut molor dan tak ada kejelasan sampai hari ini.
Di sisi lain, kata Calo, Pemerintah Malaysia langsung ngebut dengan membangun jalan semenisasi dari Desa Seberang ke Kampung Melayu dan Bergusung.
‘’Saat ini, masuknya alat alat berat Malaysia, mondar mandirnya tentara Malaysia menimbulkan kecemasan. Bagaimana kalau tempat tinggal mereka digusur,’’ imbuhnya.
Kekhawatiran tersebut bukan tak berdasar. Calo mengatakan, masyarakat Desa Seberang, sudah dilarang beraktifitas menanam atau memanen di lahan yang sudah masuk wilayah administrasi Malaysia.
Banyak warga mengeluh mereka terpaksa kerja serabutan, dan mencari pekerjaan untuk sekedar menjaga dapurnya tetap ngebul.
Warga yang sebelumnya membuka usaha kos kosan juga mengeluh saat ini penghuni kos memilih pergi dan mencari rumah kos di daerah lain.
‘’Ada warga Desa Seberang, Ibu Hayati namanya. Beliau punya sekitar 15 kamar kos, sekarang kosong semua. Penghuninya pindah semua karena mulai tak tenang dengan banyaknya aparat Malaysia yang sering datang dan pergi,’’ tuturnya.
Warga Desa Seberang juga mendesak Pemda Nunukan segera menyampaikan keadaan mereka ke pusat, agar menjadi perhatian serius.
Janji pembayaran ganti rugi Bulan Februari 2026, sempat menjadi angin segar bagi warga Desa Seberang yang membutuhkan dana untuk sekolah anak, dan kebutuhan mendesak lain.
Mereka nekat mengambil hutang di Bank, karena percaya bisa melunasi pinjaman mereka setelah mendapat ganti rugi dari Pemerintah Pusat.
Sayangnya, janji tinggal janji, saat ini setiap hari datang tagihan bank, sedangkan sumber penghasilan mereka, baik kebun sawit, kebun buah, sawah dan kontrakan, sudah tak lagi menghasilkan pasca penegasan OBP Sebatik.
Sudah banyak kebun kelapa sawit yang ditumbangkan aparat Malaysia demi kelancaran proyek pembangunan jalan perbatasan.
‘’Warga sudah panik, potensi gesekan dengan aparat Malaysia cukup tinggi. Di satu sisi mereka bertahan karena kepemilikan sertifikat tanah, di sisi lain mereka takut dituduh menyerobot lahan negara orang,’’ kata Calo.
