NUNUKAN, infoSTI – Keterbatasan alat dan armada pemadam kebakaran (Damkar) di Kecamatan Nunukan Selatan, disorot Komisi 2 DPRD Nunukan, pasca meninjau langsung kondisi minimnya peralatan bagi instansi yang memiliki slogan ‘Pantang Pulang Sebelum Padam’ di Kantor Damkar Sektor Nunukan Selatan.
Para legislator mendesak pemerintah daerah segera turun tangan karena minimnya sarana prasarana Damkar, bisa membahayakan keselamatan petugas serta menghambat pelayanan darurat warga
“Kemarin kami berkunjung ke kantor pemadam kebakaran sektor Nunukan Selatan, melihat langsung kondisi peralatan sangat memprihatinkan yang berpotensi menghambat kerja petugas,’ kata Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, Selasa (22/09/2026).
Fajrul mengatakan, setiap penanganan bencana, petugas dituntut untuk selalu siap menghadapi semua peristiwa, baik itu kebakaran, evakuasi, hingga penanganan berbagai kondisi darurat.
Namun, melihat kondisi peralatan yang minim, resiko penyelamatan justru bisa membahayakan si penyelamat dan target yang akan diselamatkan.
‘’Sebagai catatan, keselamatan petugas dan masyarakat adalah hal utama dalam tiap penanganan bencana. Untuk itu, perlu pengadaan peralatan memadai sebagai penunjang kegiatan,’’ tegasnya.
Terdapat sejumlah catatan yang menjadi sorotan Komisi II DPRD Nunukan pada monitoring tersebut. Diantaranya, penambahan tandu untuk mendukung proses evakuasi dan penyelamatan korban.
Penambahan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) atau alat pelindung pernapasan untuk petugas masuk ke lokasi dengan asap tebal atau lingkungan berbahaya dan pengadaan 3 unit chainsaw berukuran lebih besar.
Pemda juga diminta melakukan pengadaan selang pemadam ukuran 2,5 inci dan 1,5 inci berbahan rubber. Penambahan mesin portable/pompa portable sebagai peralatan pendukung.
Selanjutnya, helm dan pakaian pelindung khusus untuk penanganan tawon/serangga, stik/peralatan khusus untuk evakuasi sarang tawon, APD khusus penanganan ular dan satwa berbahaya lainnya.
Fajrul kembali menegaskan, Petugas Damkar bukan hanya datang ketika api sudah membesar. Mereka adalah bagian dari sistem perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi II DPRD Nunukan mendesak agar kebutuhan peralatan segera diinventarisasi.
‘’Pemda Nunukan harus melihat kebutuhan ini sebagai program prioritas, bukan sekadar daftar permintaan peralatan. Jangan anggaran digunakan untuk hal-hal kurang mendesak, sementara peralatan keselamatan bagi petugas Damkar justru terabaikan,’’ kata dia.
