Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Dugaan Skandal Beasiswa Mahasiswa Disinggung Fraksi Demokrat di Rapat Paripurna APBDP Nunukan 2026  

badge-check


					Jubir Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb membcakan pandangan fraksi menanggapi Raperda APBDP Nunukan 2026. Kamis (17/9/2026). Perbesar

Jubir Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb membcakan pandangan fraksi menanggapi Raperda APBDP Nunukan 2026. Kamis (17/9/2026).

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Partai Demokrat, DPRD Nunukan menyinggung kasus beasiswa bagi mahasiswa yang beberapa waktu lalu sempat menjadi pembahasan panjang dan viral.

Melalui Jubirnya, Gat Khaleb, Fraksi Demokrat meminta ada  revolusi  kebijakan program yang seharusnya mendukung penigkatan SDM yang unggul dan andal ini.

‘’Harus ada perubahan aturan yang memayungi program ini untuk memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama,  dapat akses dan peluang yang sama. Jangan ada yang lewat jalan tol dan ada yang lewat jalan berlumpur,’’ ujar Gat, Kamis (17/9/2026).

Baru dua minggu lalu, kasus ini menjadi keluhan mahasiswa. Mereka melakukan protes yang artinya ada yang salah dalam kebijakan alokasi beasiswa.

Oleh sebab itu, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah sistem kuota per wilayah.

Ini untuk mengantisipasi perbuatan lancung serperti melalui jalan tol atau titip-titip lewat pejabat tertentu, dan seterusnya.

‘’Program ini sebaiknya dikembalikan ke Dinas Pendidikan agar tidak terikat oleh nomenklatur hibah yang membatasi pemberian setiap tahun. Kesra tetap membidangi hibah lembaga dan Dinas Pendidikan menangani beasiswa personal,’’ jelas Gat.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial