NUNUKAN, infoSTI – Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Rian Antoni, meminta Pemkab Nunukan memberikan alokasi tambahan bagi pembangunan jalan jalan tanah di dataran tinggi Krayan.
Akses jalan Krayan, menjadi urat nadi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok, yang sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dan kebijakan yang juga khusus.
Ia merasa sayang jika kucuran APBD Nunukan Rp 900 juta untuk mengatasi terputusnya akses jalan di Krayan Selatan, tak berkesinambungan.
Tanpa keberlanjutan pembangunan jalan dimaksud, hasil perbaikan jalan akan mubazir dan menjadikan jalan Krayan Selatan, kembali seperti semula. Kembali menjadi kubangan lumpur yang menenggelamkan separuh badan mobil dan berimbas pada social ekonomi masyarakat perbatasan.
‘’Saat rapat Komisi kemarin saya sampaikan pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Karena kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula, dan kita terus mulai dari nol,’’ ujar Rian Antoni, Selasa (5/9/2026).
Tanpa keberlanjutan pembangunan jalan Krayan, Pemkab Nunukan hanya bisa memulai dari nol dan kembali ke awal. Dan itu dikatakan Rian sebagai sebuah pemborosan anggaran.
‘’Lebih baik diselesaikan. Mumpung sudah dimulai, akan sangat baik dilakukan sampai tuntas,’’ tegasnya.
Jalanan Krayan, selama ini menjadi masalah utama yang butuh perhatian khusus daerah hingga pusat. Di kawasan dataran tinggi ini, jalanan bahkan terbagi menjadi tiga.
Masing masing, jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Link Nasional.
‘’Dan perlu dicatat. Kepala BPJN menyatakan, selama jalanan masih tanah, intervensi bisa dilakukan siapapun, khususnya akibat kondisi darurat seperti terjadinya jalan putus yang memutus aktifitas ekonomi dan masuknya pangan di Krayan Timur kemarin,’’ jelasnya.
Di Krayan, sampai hari ini, tradisi menandu orang sakit puluhan kilometer menuju Faskes masih sering dijumpai. Hasil panen buah tak bisa terjual karena nihilnya akses jalan.
Bahkan durian merah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, hanya menjadi pakan babi, saking melimpahnya.
Rian menegaskan, seharusnya kondisi ini menjadi perhatian seluruh stake holder.
Ia bahkan mencontohkan, ketika ada warga negara asing bermasalah di negara lain, negara asalnya akan maju membela dan mengusahakan warganya keluar dari masalah.
‘’Lalu bagaimana dengan warga Krayan, mereka adalah WNI, mereka bayar pajak. Jangan juga pemerintah berfikir feedbacknya tak sebanding. Kalau berfikir seperti itu, betapa jahatnya negara ini,’’ sesalnya.
‘’Jadi memang butuh melihat skala prioritas pembangunan. Anggaran butuh ditingkatkan agar hasil yang dibangun bertahan lama, tak selalu macam meteran SPBU yang mulai dari nol terus,’’ kata Rian.
Selain jalanan Krayan, Rian juga mengusulkan intervensi jalan di Binusan Dalam, termasuk perbaikan saluran air di Sebatik yang kurang baik sehingga menimbulkan banjir dan merugikan masyarakat.
‘’Dinas PU, Perkim dan OPD lain harus berkomunikasi intens. Menyatukan persepsi mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda. Libatkan kami DPRD dalam penantuan target pembangunan,’’ pinta Rian.
