NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, memanggil managemen PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP), untuk memastikan kondisi ketenaga listrikan di perbatasan RI – Malaysia ini.
Sejumlah pembahasan tentang daya mampu, jaminan pasokan listrik normal, pemasangan jaringan baru, hingga untung rugi PLN, dipertanyakan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Mulyono, dihadiri Ketua Komisi 2, Andi Fajrul Syam dan Ketua Komisi 3, Rian Antoni.
“Kami ingin mendengar transparansi PLN terkait ketenaga listrikan. Kami juga ingin memastikan keluhan masyarakat kita terhadap byar pet listrik yang selalu terjadi, tidak terulang terus”, ujar Andi Mulyono dalam rapat, Senin (3/3/2025).
Manager PLN ULP Nunukan, Rendra, menegaskan, PLN sudah menormalisasi PLTD yang over hould demi memastikan pasokan listrik untuk masyarakat aman.
PLN juga memiliki cadangan daya mampu 4 MW dari beban puncak 16 MW yang dikonsumsi masyarakat.
“Kalau tidak ada gangguan faktor alam, suplay listrik ke pelanggan kami bisa jamin aman,” ujar Rendra.
Pembahasan mulai memanas saat Rian Antony, mempertanyakan jaringan listrik di Dataran Tinggi Krayan.
PLN yang menyatakan listrik menyala 24 jam di Krayan, sejak 2015, ternyata masih sering byarpet, dan terjadi pemadaman tidak sesuai jadwal.
Kondisi tersebut, memicu aksi demonstrasi yang dipimpin Rian Antony, dan sempat terjadi penyegelan PLTD pada 2018 silam.
“Jadi masih banyak daerah Krayan yang belum terpasang jaringan listrik. Yang sudah terpasang saja byarpet. Ini memunculkan kecurigaan, laporan ke pusat 24 jam, faktanya hanya 12 jam Bagaimana BBMnya, apakah PLN ambil untung dari kondisi tersebut”, kata Rian.
DPRD meminta PLN ULP Nunukan juga transparan melaporkan, jumlah kebutuhan BBM untuk PLTD di Kabupaten Nunukan, untuk berapa konsumen, dan sejumlah kendala yang terjadi.
Para legislator daerah juga meminta PLN menjabarkan untung rugi, agar kondisi kelistrikan di Nunukan diketahui masyarakat Nunukan secara luas.
‘’Kondisi listrik kita ini jarang normal. Untuk itu kita mau PLN buka bukaan saja, berapa yang dihasilkan, laba produksi sebagai BUMN karena perusahaan wajib untung, dan berapa kerugian’’, imbuh Andi Fajrul Syam.
‘’Minimal ada gambaran untuk 2023 – 2024. Ada data sebagai gambaran. Masyarakat semua ingin tahu, karena kondisi kelistrikan kita sering sakit. Buka bukaan saja jangan sampai nanti ada kasus seperti pertamax dioplos pertalyte’’, cecarnya.
Rendra, menjelaskan, dirinya sebagai Manager PLN ULP, hanya berwenang untuk urusan pelayanan pelanggan dan menjamin pasokan listrik sampai konsumen.
‘’Untuk hitungan berapa BBM yang dibutuhkan itu ada divisinya sendiri, kalkulasi untung rugi juga ada factor untuk itu. Kami harus meminta laporannya, nanti akan kita berikan ke DPRD’’, jawab Rendra.
Adapun masalah jaringan listrik di Krayan, PLN masih terus berusaha melakukan pelayanan optimal, menimbang saat ini, akses menuju Krayan sulit ditembus.
Butuh perjuangan ekstra saat melalui jalanan di Krayan.
‘’Transportir banyak yang menolak pengiriman BBM dari Krayan Induk ke Krayan Selatan karena kondisi jalan. Tapi kita terus negosiasi demi menjamin listrik terus tersalur continue di Krayan’’, tegas Rendra.
Secara garis besar, laba atau keuntungan PLN, adalah ketika penjualan KWH semakin banyak.
Sementara penjelasan kerugian, adalah ketika KWH yang seharusnya tersalur ke pelanggan, malah tidak sampai akibat trouble mesin, gangguan cuaca dan faktor alam yang mengakibatkan mati lampu.
‘’Artinya semakin banyak gangguan, maka kami semakin merugi. Untuk data untung rugi, akan kami serahkan di pertemuan berikutnya’’, tutup Rendra.
