NUNUKAN, infoSTI – Pemotongan anggaran untuk BMKG disebut sebut mempengaruhi layanan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
BMKG bahkan mengajukan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, merespon kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut.
BMKG menyebut, pemotongan anggaran, membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati, karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen, menimbang banyak aloptama sudah melampaui usia kelayakan.
Observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.
Lalu bagaimana dampaknya di daerah?
Kepala BMKG Nunukan, Kalimantan Utara, William Sinaga menegaskan, sejauh ini, pelayanan ke masyarakat Nunukan masih berjalan seperti biasa.
“Nunukan masih normal, belum ada dampak, karena kebijakan itu belum terjadi,” ujarnya, ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).
William menegaskan, ia tidak mau berandai andai, dan belum bisa menjelaskan dampak yang akan terjadi.
“Kan belum terjadi, nanti saya jelaskan ternyata beda, malah gak bener,” kata dia.
Sejauh ini, BMKG Nunukan masih melakukan pelayanan normal.
BMKG memberikan informasi cuaca, memberi peringatan terjadinya cuaca ekstreme dan melayani komunikasi dengan penerbangan maupun pelayaran.
Informasi perubahan cuaca di Nunukan, bahkan sudah menjangkau per kelurahan.
Hal itu, memudahkan para motoris/nakhoda kapal yang melayani pelayaran antar kecamatan.
Melalui laman infoBMKG, info cuaca per kelurahan, bisa diakses secara mudah dan detail.
“Nantilah kalau sudah terjadi (pemotongan anggaran) baru saya komentar. Kalau belum, saya mau jelaskan apa. Saya tidak mau berandai andai juga,” tegasnya.
Untuk diketahui, anggaran BMKG dipangkas hingga 50,35 persen sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Anggaran BMKG yang tadinya Rp2,826 triiun dipotong menjadi Rp1,423 triliun.
Pemotongan anggaran ini, dikeluhkan BMKG karena berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, serta memengaruhi pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan pada 2025.
