NUNUKAN, infoSTI – Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Managemen ASN, Suharmen S.Kom.M.Si, mengunjungi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seleksi tes CPNS di perbatasan RI – Malaysia, Jumat (8/11/2024).
Untuk diketahui, Kabupaten Nunukan, menjadi lokasi pelaksanaan ujian CPNS baru di tahun 2024.
Selama ini, warga Nunukan harus ke Kota Tarakan, untuk ujian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
‘’Kunjungan saya ke Nunukan adalah Terkait permohonan membuka titik lokasi baru, dalam pelaksanaan seleksi CASN. Saya selaku penanggung jawab nasional, ingin memastikan pelaksanaan seleksi sesuai standar yang ditetapkan dalam aturan BKN nomor 3 tahun 2023. Karena ini titik baru, saya tidak ingin dalam pelaksanaannya banyak pengaduan dari masyarakat,’’ ujarnya, ditemui Jumat (8/11/2024).
Suharmen mengakui, ujian CPNS perdana di Nunukan, sedikit mengalami kendala di hari pertama, Kamis (6/11/2024), karena BKN belum mendapatkan tambahan bandwidth dari Kemenkominfo.
Kendati demikian, tidak ada kendala berarti, dan ujian di Nunukan bisa terselesaikan sesuai jadwal.
Saat ini, BKN telah menerima tambahan bandwidth maksimal. Sehingga, kekhawatiran gangguan signal atau jaringan, bukan lagi hal yang perlu dikhawatirkan.
‘’Sejauh ini, semua relative baik dan lancar. Lokus ujian sesuai standar kelayakan BKN, dan pelaksanaannya juga tidak ada masalah,’’ tegasnya.
Usulan dua lokus baru
Suharmen juga tidak membantah, salah satu tujuannya ke Nunukan pada agenda kerjanya kali ini, juga untuk melihat langsung kondisi geografis wilayah pedalaman dan perbatasan Nunukan.
Hal ini, berkaitan dengan adanya usulan dua titik lokasi ujian baru untuk tes PPPK di awal Desember 2024 nanti.
‘’Jadi Nunukan ada usulan dua lokus baru, dan ini kan sangat mepet sekali waktunya. Saat ini ujian sudah berlangsung, sebagian sudah diumumkan, dan kita hanya punya waktu tidak sampai sebulan,’’ kata Suharmen.
Ia meminta agar Pemda Nunukan segera bergerak cepat. Berkoordinasi dengan Kanreg 8 Balikpapan untuk melaporkan kondisi geografis Nunukan, selanjutnya diteruskan ke BKN.
Pada prinsipnya, Kata Suharmen, permintaan dua titik baru untuk ujian PPK di Kecamatan Lumbis dan dataran tinggi Krayan, adalah usulan yang urgen.
Selain warga pedalaman butuh waktu 9 sampai 10 jam untuk menuju Nunukan Kota, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit.
Warga pelosok di Nunukan, bahkan harus merogoh kocek hingga belasan juta untuk sampai di Nunukan Kota.
‘’Ini akan menjadi pertimbangan kami di pusat. Tapi seperti yang saya sampaikan, perlu nanti untuk terutama melalui Pak Kakanreg 8 untuk mengetahui kesiapan lokasi usulan. Kalau memang ternyata standarnya relatif sama dengan yang ada di Nunukan Kota, pada prinsipnya kalau BKN bisa memudahkan, tentu akan menjadi prioritas utama,’’ kata dia.
Saat ini, Suharmen mengaku masih menunggu laporan Kanreg 8, dan Pemda Nunukan, untuk lebih tahu lebih jauh, berikut eviden evidennya.
Ia menegaskan, tidak mudah untuk menyetujui usulan lokasi baru untuk ujian PPPK.
Dibutuhkan surat resmi dari panitia seleksi instansi, khususnya Sekda Nunukan untuk bermohon pemindahan titik lokasi.
Para peserta juga butuh waktu untuk membuat surat pindah lokasi ujian yang baru.
Begitu juga BKN, perlu waktu untuk mengakses data dan memindahkan sesuai lokasi yang diusulkan.
‘’Waktunya sebetulnya sudah sangat pendek, makanya saya minta untuk percepatan kalau memang itu akan dibuka titik lokasi baru. Saya tidak ingin tujuan kita sebenarnya untuk memudahkan mengakses lokasi baru, tapi karena datanya belum dipindahkan, akhirnya justru mempersulit mereka. Terjadi komplain segala macam,’’tegasnya.
‘’Saya berharap kalau memang ini dilakukan (dibuka dua titik baru), selain harus sesuai standar tadi, ada sarat administrasi yang juga harus dipindahkan. Supaya mereka tidak dirugikan saat mengikut seleksi,’’ tutup Suharmen.
