NUNUKAN, KN – Pasca Bawaslu Nunukan, Kalimantan Utara, mensosialisasikan aturan keharusan cuti diluar tanggungan Negara bagi Anggota DPRD yang terlibat dalam kampanye Paslon Kepala Daerah sebagaimana aturan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhitung sudah 17 Anggota DPRD Nunukan yang sudah mengajukan cuti.
‘’ Baru 17 orang yang memberi tembusan izin cuti kampanye ke Bawaslu Nunukan. Selebihnya, nanti akan kami koordinasikan, siapa tahu suratnya belum ke kami,’’ ujar Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, Senin (14/10/2024).
Sejauh ini, Bawaslu Nunukan masih akan mengedepankan pencegahan ketika menemukan adanya anggota DPRD yang terlibat kampanye, namun belum mengajukan cuti.
Tapi harus diingat, sanksi dan konsekuensi bagi Anggota DPRD yang kampanye tanpa izin cuti, berpotensi terancam Pasal 188, yang mengatur setiap pejabat Negara, aparatur sipil Negara, dan Kepala Desa dan sebutan lain Lurah, yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000, paling banyak Rp 6 juta.
‘’Jadi potensi ancamannya bisa masuk pidana dengan ancaman penjara paling lama enam bulan,’’ kata Yusran.
Ia kembali mengingatkan, keharusan Anggota DPRD untuk mengambil cuti saat mengkampanyekan Paslon, diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, tentang Kampanye.
Beleid tersebut berbunyi, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.
Seperti diketahui, tahapan masa kampanye pada Pilkada 2024 berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024.
‘’Masa kampanye masih lumayan lama, kami ingatkan kembali untuk para anggota DRPD Nunukan yang belum mengajukan cuti untuk segera mengurus izin cutinya,’’ pesan Yusran.
