Menu ✖

Mode Gelap
FPK Gelar Silaturahmi Bersama Seluruh Tokoh di Nunukan, Bangun Komitmen Bersama Untuk Menjaga Kondusifitas Wilayah Sambut Kunker Kapolda Kaltara, Irwan Sabri Pertegas Sinergy Pemberantasan Narkoba Hilirisasi Rumput Laut, Pemkab Nunukan Gandeng BNPPDT Untuk Menaikkan Daya Saing dan Daya Tawar Produk Mendagri Terbitkan Hasil Fasilitasi Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara, Nasir : Selangkah Lagi Menuju Persetujuan Bersama Urgensi Bantuan Perahu dan Transportasi Medis Menjadi Aspirasi Masyarakat KTT yang Dijaring Dalam Reses Herman Kunjungan ke BPBD Tarakan, Siti Laila Singgung Kendala Birokrasi Dalam Penanganan Bencana

Advertorial

Mendagri Terbitkan Hasil Fasilitasi Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara, Nasir : Selangkah Lagi Menuju Persetujuan Bersama

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR, infoSTI – Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara, memasuki tahapan penting.

Saat ini, hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Ranperda tersebut, telah diterbitkan dan diterima untuk ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, Kamis (19/11/2026).

Menurut Nasir, terdapat sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri, baik dari sisi substansi maupun redaksional.

Salah satu hal penting adalah penegasan mengenai kewenangan pemerintah daerah, agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, beberapa substansi yang menjadi perhatian dalam hasil fasilitasi, antara lain, pengaturan kemudahan bagi koperasi, seperti kemudahan perizinan berusaha dan permodalan, pembinaan,  pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.

Untuk usaha kecil, materi yang tetap menjadi perhatian mencakup pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, dukungan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.

“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan, benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara,’’ jelas Nasir.

Nasir berharap, regulasi ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata.

Pansus II, akan segera menggelar rapat internal untuk membahas dan mencermati seluruh catatan serta rekomendasi dari Kemendagri.

Hasil pembahasan Pansus, akan disampaikan dalam rapat gabungan komisi, guna memperoleh masukan dan tanggapan dari seluruh anggota komisi DPRD.

Tahapan berikutnya, adalah membawa Ranperda tersebut ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” urai Nasir.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial