TARAKAN, infoSTI – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Mereka yang hadir, masing masing, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman.
Para legislator ini, menyoroti sejumlah kendala dalam penanganan bencana, khususnya regulasi administrasi yang dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Siti Laela, mengapresiasi kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari kebakaran hingga tanah longsor yang dipicu cuaca dan faktor alam.
Namun, politisi Golkar itu menilai mekanisme administrasi penyaluran bantuan perlu dievaluasi.
‘’Aturan yang terlalu rumit, berpotensi membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat saat masyarakat membutuhkan pertolongan,’’ ujarnya.
Siti Laela mengatakan, kondisi geografis dan dinamika alam di Kaltara, membuat potensi bencana sulit diprediksi.
Berbagai kejadian bisa muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons cepat pemerintah.
‘’Persoalan kewenangan dan regulasi, kerap menempatkan pejabat daerah dalam posisi dilematis saat hendak memberikan bantuan secara langsung,’’ kata dia.
Menurut Siti Laela, pengetatan aturan, membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.
“Kalau menurut aturan KPK, kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan kepedulian DPRD dan pemerintah daerah terhadap korban bencana tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administrasi.
Koordinasi dan sinkronisasi antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota, harus terjalin erat, agar penanganan bencana berjalan terpadu, termasuk dalam mempercepat bantuan saat musibah terjadi.
Lebih lanjut, Laila mengatakan, seharusnya Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki pola kerja sama yang jelas, sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan koordinasi maupun kewenangan.
“Harapan kita, sinergytas antar OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi, terjalin erat dan kompak. Jadi ketika terjadi bencana di Kabupaten, Pemerintah Provinsi cepat memberikan bantuan,” kata dia.











