TARAKAN, infoSTI – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain, menggelar reses dan silaturahmi bersama ratusan warga, di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan usulan semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Menanggapi aspirasi tersebut, Muddain mengatakan, tidak semua usulan pembangunan masyarakat bisa diakomodasi melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur lingkungan yang disampaikan tersebut, sebagian merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong, karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” jelas Muddain.
Dia menjelaskan, penggunaan anggaran daerah, memiliki aturan dan pembagian kewenangan yang harus dipatuhi. Termasuk dalam mengalokasikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Usulan pembangunan, harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, agar tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, Pemprov menangani urusan pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota. Sementara Pemkab/Pemkot, menangani urusan pemerintahan yang lokasinya dalam wilayah kabupaten/kota tersebut.
‘’Namun demikian, Pemprov Kaltara tetap memiliki ruang untuk membantu masyarakat Tarakan, melalui program yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi,’’ lanjutnya.
Muddain berharap penjelasan mengenai pembagian kewenangan tersebut dapat dipahami masyarakat.
Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan reses, bisa diteruskan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.











