NUNUKAN, infoSTI – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025 kepada DPRD ini, dipimpin oleh anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo.
Bersama Anggota DPRD Kaltara, Ladulah, keduanya meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.
Monitoring, melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masing masing Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasanuddin serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Bina Marga dan Perumahan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hermanto, serta pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Adapun sasaran yang ditinjau, meliputi pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik di wilayah Nunukan.
Untuk sektor pendidikan, program pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan, tak luput dari pantauan.
Pada sector fasilitas pemerintah, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari objek evaluasi.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ruman Tumbo.
Senada dengan hal tersebut, Ladulah menegaskan bahwa hasil monev ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.
DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi DPRD agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
