NUNUKAN, infoSTI – Pj Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong, meninjau uji coba makan bergizi gratis di Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan RI – Malaysia, Kamis (31/10/2024).
Untuk diketahui, Kabupaten Nunukan, menjadi lokasi uji coba ketiga di Kaltara, setelah Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.
Terdapat sekitar 600 murid SDN 006, SMPN 03 dan Sekolah Luar Biasa (SLB), yang menjadi sasaran uji coba program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, dan diagendakan dimulai secara nasional pada 2 Januari 2025 mendatang.
‘’Nunukan bisa menjadi sebuah contoh bagus untuk pola penerapan makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Januari 2025 mendatang. Kalau sebelumnya kita hanya uji coba untuk anak SD, di Nunukan, kita uji cobakan kepada SD, SMP dan SLB,’’ ujar Togap Simangunsong kepada wartawan.
Pada program makan bergizi gratis di Nunukan, menu makan ditempatkan dalam wadah plastik dengan sekat untuk menu berbeda.
Wadah berbentuk bulat dengan penutup tersebut, berisi nasi, sayur sop, telur rebus, susu kotak, dan buah pisang.
Togap mengatakan, harga menu yang dihidangkan, Rp 20.000 per porsi. Kendati demikian, pola penyediaan bahan baku, tukang masak, hingga penyajian, masih butuh penyesuaian dan evaluasi.
‘’Jadi uji coba kita di Nunukan ini, hasilnya akan kita laporkan ke pusat. Kita mencatat masalah harga tidak bisa disamakan karena kondisi geografis Nunukan yang unik. Kita masih rumuskan skemanya, dan kita masih punya waktu dua bulan untuk mempersiapkan program ini,’’ kata Togap.
Ia melanjutkan, yang perlu menjadi catatan, program makan bergizi gratis, bukan hanya soal memberi anak anak sekolah sarapan bergizi.
Program ini, memiliki efek domino terhadap perekonomian, kesehatan dan peningkatan SDM generasi bangsa.
‘’Program ini akan menghidupkan UMKM. UMKM akan memiliki peran menyediakan bahan baku, entah itu beras, sayuran, buah, telur dan ayam pedagingnya,’’ kata Togap.
‘’Dan catatan lain, ketika Pemda dibebani dengan menanggung kelebihan harga standar Rp 15.000 sebagaimana ketentuan Pemerintah Pusat. Ini butuh pembahasan lebih jauh. Saya akan menghadap Kementrian dan melaporkan kondisi ini,’’ imbuhnya.
Bupati Nunukan meminta kebijakan untuk daerah perbatasan Negara
Terpisah, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, mengatakan, ada sejumlah hal yang butuh perhatian semua pihak.
Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, memiliki permasalahan dengan pasokan bahan pangan.
‘’Untuk ketersediaan susu, mungkin kalau daerah perkotaan tidak masalah. Tapi untuk daerah Kabudaya, mungkin kita dropping dari Kabupaten Malinau, menimbang jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi untuk dataran tinggi Krayan, kita akan kirim dengan pesawat, dan itu butuh pembiayaan lebih dan sebagainya,’’ kata Laura.
Selain ketersediaan stok bahan baku, permasalahan harga yang berbeda di setiap daerah di Nunukan, juga butuh solusi.
Laura menuturkan, harga Rp 20.000 per porsi, mungkin cukup masuk akal untuk wilayah perkotaan yang mudah dijangkau seperti halnya Nunukan dan Pulau Sebatik.
Namun akan berbeda ceritanya, ketika sudah masuk ke wilayah pedalaman di wilayah 4, seperti Kabudaya, dan dataran tinggi Krayan.
Jarak antar desa yang berjauhan dan jumlah murid/pelajar yang tidak sebanyak perkotaan, selalu menjadi persoalan serius.
Laura mengusulkan agar skema pemberian makan gratis di Nunukan 4, menjadi tanggung jawab masing masing sekolah.
Pola tersebut, pernah diterapkan Pemda Nunukan sebelumnya, ketika mengimplementasikan program penanganan stunting.
Saat itu, pihak sekolah bertanggung jawab untuk mengolah hingga menyajikan menu makan gratis. Dan skema tersebut, berjalan lancar.
Terkait harga menu, ada 3 macam harga yang diusulkan Laura. Untuk Nunukan dan Pulau Sebatik, harga tiap porsi sekitar Rp 20.000.
Untuk Kabudaya, sekitar Rp 25.000. Dan untuk wilayah Krayan, Rp 30.000 per porsinya.
‘’Untuk itu, kami Pemda Nunukan butuh formula seperti apa, dan skema bagaimana untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis,’’ katanya lagi.
Yang paling penting, lanjut Laura, apabila Pemerintah Daerah dibebani kelebihan anggaran makan gratis yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 15.000 per porsi, Pemda Nunukan akan sangat kesulitan.
Laura menjelaskan, apabila program makan bergizi gratis telah berjalan, Kabupaten Nunukan harus menyiapkan beberapa dapur umum dengan kemampuan melayani sekitar 3000 pelajar setiap unitnya.
Itu belum termasuk membayar 50 sampai 60 tukang masak yang dipekerjakan di masing masing dapur umum.
Di Kabupaten Nunukan, ada sekitar 37.000 pelajar yang menjadi sasaran, sehingga beban anggaran yang akan ditanggung Pemda Nunukan, sekitar Rp 59 miliar.
Sedangkan saat ini, Pemda Nunukan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Pemda Nunukan masih harus membangun banyak sekolah di pelosok, dan mengatasi kekurangan guru untuk anak anak perbatasan.
‘’Sempat terfikir mengambil 20 persen dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan, tapi nanti Kadisdik gak bisa tidur. Seandainya diambil dari anggaran pendidikan juga tidak akan cukup,’’ kata Laura.
‘’Mudah mudahan ada solusi dari Pusat. Mungkin dibuatkan kelompok kerjasama dengan pihak ketiga, yang mungkin kita bisa mengatur polanya bersama sama. Karena program ini tidak ada kata tidak, kita siap mensukseskan sepanjang hitung hitungannya masuk,’’ tutup Laura.
