oleh

Ketika Paslon IRAMA Meminta Paslon BAHAGIA Menilai Kinerja Pemerintahan Nunukan Dua Periode Saat Ini

NUNUKAN, infoSTI – Debat perdana Paslon Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, menampilkan adegan menarik dalam sesi tanya jawab yang digelar stasiun TV swasta nasional di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bukan mempertanyakan strategi dan adu program, Paslon IRAMA meminta Paslon BAHAGIA menilai kinerja pemerintahan Kabupaten Nunukan pada dua periode terakhir

banner 336x280

“Bapak (Basri) adalah mantan Bupati Nunukan sepuluh tahun lalu. Bagaimana pendapat Bapak terkait kinerja Pemda Nunukan dua periode terakhir, dalam melakukan pelayanan publik. Kemudian, apakah mengalami peningkatan, tren positif atau malah mengalami penurunan kualitas dalam melakukan pelayanan publik,” ujar Irwan Sabri.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Basri sempat bertanya apakah harus dijawab jujur.

“Mau dijawab jujur?,” tanyanya.

Iapun menjelasjan, era pemerintahan Basri di tahun 2011 – 2016, jauh lebih bagus dibandingkan 2016 sampai saat ini.

“Kalau bapak tanyakan peningkatan, bukan peningkatan, tapi penurunan yang drastis,” tegas Basri.

Jawaban Basri, sempat menuai cemoohan dan sorakan dari bangku penonton.

Terdengar suara ‘huuu’ dan ditanggapi Basri agar penonton tidak perlu menyoraki kata ‘huu’.

‘Gak usah bilang huu segala macam. Fakta di lapangan tidak bisa dibantah, karena data sudah ada. Perlu instropeksi diri selama 2 periode ini, apa yang sudah dikerjakan, hampir tidak kelihatan dan tidak dirasa,” kata Basri lagi.

Apa yang diuraikan Basri, disepakati Paslon IRAMA. Irwan Sabri mengatakan, sebagai warga Nunukan yang bahkan lahir di Kabupaten Nunukan, dua periode kepemimpinan terakhir, dianggap tidak baik baik saja.

“Termasuk dalam masa kepemimpinan Pak Hanafiah, yang saat ini berdiri sebagai wakil bapak. Pelayanan publik, cenderung mengalami penurunan signifikan. Baik di bidang pendidikan, perizinan,” kata Irwan Sabri.

Bahkan pelayanan di bidang kesehatan, mengalami penurunan parah, ditandai dengan bangkrutnya RSUD Nunukan, hingga beberapa pejabatnya, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

“Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, tidak efektif sebagai pimpinan birokrasi Pemerintah Daerah,” kata Irwan Sabri.